Jl. Bidar No.1331, Lorok Pakjo, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137
Komite Keselamatan Jurnalis: Serangan Terhadap Website Project Multatuli, Membungkam Kritik dan Menciderai Kebebasan Pers
Kategori: Berita

Komite Keselamatan Jurnalis: Serangan Terhadap Website Project Multatuli, Membungkam Kritik dan Menciderai Kebebasan Pers

Ilustrasi aksi menuntut kebebasan pers
Ilustrasi aksi menuntut kebebasan pers

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam serangan digital, yang ditujukan kepada website Project Multatuli. Serangan ini merupakan upaya membungkam kritik kepada berbagai pihak yang dikritisi, serta menciderai kebebasan Pers.

Situs media Project Multatuli, terindikasi mengalami insiden serangan digital, setelah merilis laporan kekerasan seksual yang dialami dua korban anak di kabupaten Baubau, Sulawesi Tenggara. Laporan itu berjudul “Dua Putri Saya Dicabuli, Saya Lapor ke Polres Baubau, Polisi Malah Tangkap Anak Sulung Saya”. Laporan tersebut diterbitkan pada 11 Maret 2023 di website tersebut.

Tim IT Project Multatuli mendeteksi adanya kenaikan aktivitas yang tidak wajar pada website mereka, sejak Selasa 14 Maret 2023, sekitar pukul 09.00 WIB. Serangan berupa proses pemetaan celah, pada situs yang berdampak pada kenaikan beban server. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, mulai terjadi serangan dengan metode HTTP Flood menggunakan bot di berbagai tempat, yang sulit dibedakan dari lalu lintas normal di web.

Serangan ini kemudian berlanjut hingga Rabu, 15 Maret 2023. Sejak pukul 09.00 sampai 21.00 WIB, terjadi lonjakan aktivitas dan permintaan akses yang membebani server, sehingga website Project Multatuli sulit diakses, dan tidak dapat dibuka oleh pembacanya.

Selain itu, tim IT Project Multatuli juga mengidentifikasi adanya ancaman data scraping, yang bertujuan untuk mencari celah di website untuk disusupi. Serta adanya serangan lain berupa payload attack.

Direktur Eksekutif Project Multatuli, Evi Mariani menjelaskan, website Project Multatuli juga pernah mengalami serangan digital pada 6 Oktober 202, tidak lama setelah menerbitkan laporan terkait kekerasan seksual pada anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

KKJ melihat serangan digital yang ditujukan kepada media, sebagai respons dari pemberitaan yang kritis, semakin marak terjadi. Hal ini merupakan bentuk dari upaya membungkam kritik, menghalangi kerja jurnalistik, serta mengancam demokrasi dan kebebasan pers, yang dijamin kemerdekaannya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Lebih lanjut, Pasal 18 Undang-undang Pers menjelaskan, sanksi pidana bagi orang yang menghambat atau menghalangi jurnalis dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik. Adapun ancaman pidananya yaitu penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta rupiah.

Menurut catatan KKJ, serangan-serangan digital selalu terjadi saat jurnalis atau media menunjukkan sikap kritis terhadap tindakan atau kebijakan yang berpihak pada beberapa pihak yang berkuasa. Jika hal ini terus dibiarkan, serangan seperti ini tentu saja akan membuat jurnalis ataupun media akan berpikir berulang kali, menerbitkan laporan yang kritis atau sensitif.

Selain itu, serangan terhadap media juga akan mengurangi akses masyarakat terhadap informasi yang penting, dalam meminta akuntabilitas terhadap pihak yang berkuasa.

Padahal, hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi, sudah dijamin dan dilindungi berbagai instrumen hukum.

Secara internasional, hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi dijamin pada pasal 19 dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR. Hak tersebut juga dijamin di Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28E dan 28F UUD, serta pada Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk itu Komite Keselamatan Jurnalis mendesak:
1. Pemerintah secara terbuka menyatakan dan mengakui bahwa serangan, ancaman, pelecehan, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil, termasuk jurnalis dan kantor media, merupakan pelanggaran HAM yang serius.
2. Aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, secara menyeluruh dan independen terhadap kasus serangan digital ini, juga menghukum pelaku dengan seadil-adilnya; dan
3. Meminta kepada semua pihak untuk menghormati kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
4. Jika ada pihak yang keberatan atas sebuah karya jurnalistik, dapat mengirimkan hak jawab ke media tersebut, atau bisa melapor ke Dewan Pers. Peraturan ini diatur dalam dalam pasal 1, pasal 5, pasal 11, dan pasal 15 Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

Jakarta, Jumat 17 Maret 2023

Narahubung:
Erick Tanjung, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ)
Nenden Sekar Arum, SAFEnet
Ade Wahyudin, LBH Pers
Nurina Savitri, Amnesty International Indonesia

Hotline: 08111137820

Tentang Komite Keselamatan Jurnalis
Komite Keselamatan Jurnalis dideklarasikan di Jakarta, 5 April 2019. Lembaga ini betujuan untuk mengadvokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis. Komite beranggotakan 10 organisasi pers dan organisasi masyarakat sipil, yaitu; Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, SAFEnet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesty International Indonesia, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Artikel Terkini

Pelatihan keamanan digital (1)

AJI Palembang Gelar Pelatihan Keamanan Digital, Antisipasi Ancaman Terhadap Jurnalis

Bidang organisasi dan pendidikan AJI Kota Palembang menggelar pelatihan keamananan digital (digital security) selama dua hari berturut-turut pada Sabtu dan Minggu (25-26 Maret 2023) lalu. Ketua AJI Palembang Fajar Wiko mengatakan, kegiatan yang memang sudah diagendakan tersebut, bertujuan untuk mengedukasi anggota dan meningkatkan antisipasi ancaman dalam lingkup kerja jurnalis. “Ini adalah upaya kita dalam meningkatkan...
Ilustrasi aksi menuntut kebebasan pers

Komite Keselamatan Jurnalis: Serangan Terhadap Website Project Multatuli, Membungkam Kritik dan Menciderai Kebebasan Pers

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam serangan digital, yang ditujukan kepada website Project Multatuli. Serangan ini merupakan upaya membungkam kritik kepada berbagai pihak yang dikritisi, serta menciderai kebebasan Pers. Situs media Project Multatuli, terindikasi mengalami insiden serangan digital, setelah merilis laporan kekerasan seksual yang dialami dua korban anak di kabupaten Baubau, Sulawesi Tenggara. Laporan itu berjudul...
Aksi penyalaan lilin dan doa bersama di gerbang gedung DPR RI

Aksi Doa dan Penyalaan Lilin dari Tokoh Lintas Agama dan Para PRT Korban

JAKARTA – Para tokoh lintas agama bersama para Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengadakan aksi penyalaan lilin dan doa bersama di gerbang gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada 16 Maret 2023 Penyalaan lilin ini sebagai simbol doa-doa bagi para pimpinan Bamus DPR untuk tetap meneguhkan hati membawa ke rapat paripurna pada 21 Maret 2023 Suster Irene...
ilustrasi serangan digital

Website Project Multatuli Diserang Setelah Merilis Laporan Kasus Pencabulan di Baubau

JAKARTA – Website Project Multatuli mendapatkan serangan digital setelah merilis laporan “Dua Putri Saya Dicabuli, Saya Lapor ke Polres Baubau, Polisi Malah Tangkap Anak Sulung Saya.” Konsultan IT Project Multatuli mendeteksi ada kenaikan aktivitas tidak wajar ke projectmultatuli.org sejak Selasa, 14 Maret 2023. “Ini kedua kali kami mengalami serangan digital. Keduanya berkaitan dengan perjuangan ibu...
ilustrasi pembungkaman

Ruang sipil di Indonesia diperingkat ‘terhalang’ menurut laporan yang mengemukakan peningkatan pembatasan kebebasan sipil di Asia

Pengekangan dan serangan terhadap aktivis dan masyarakat sipil makin meningkat di Asia, menurut laporan terbaru yang dikeluarkan oleh CIVICUS Monitor, sebuah kolaborasi riset global  yang mengamati dan mengukur kebebasan dasar di 197 negara dan kawasan. Laporan mengenai kebebasan sipil yang bertajuk “People Power Under Attack 2022” menunjukan bahwa dari 26 negara di Asia, 7 diantaranya...
Ilustrasi illegal logging

SIEJ Kecam Intimidasi Massa ke Teropong News Karena Beritakan Illegal Loging

SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Organisasi Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia atau The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mengecam aksi massa yang menyeruduk Kantor Redaksi Teropong News, Kota Sorong, Papua Barat Daya karena memberitakan dugaan illegal logging. Massa mengintimidasi karyawan Teropong News di lobby resepsionis. Aksi penyerudukan ini terjadi pada Senin (13/3/2023). Berdasarkan kronologis yang...
Muat Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *